MBG Dievaluasi Sebulan Lagi, Pemerintah Siapkan Skema Khusus untuk Daerah 3T

Lombokforum.com, JAKARTA — Pemerintah masih membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menata ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu fokus evaluasi adalah penyusunan skema yang lebih sesuai untuk penyaluran program di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan evaluasi dilakukan setelah adanya pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah ingin memastikan pelaksanaan MBG lebih tepat sasaran sebelum program dijalankan secara lebih luas.

“Setelah terjadi perubahan pimpinan di BGN, kami meminta waktu kurang lebih satu bulan untuk melakukan pembenahan program MBG,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut dia, dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membahas sejumlah persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan MBG.

Daerah 3T Perlu Skema Berbeda

Prasetyo menjelaskan, salah satu hasil evaluasi adalah perlunya mekanisme khusus untuk daerah 3T karena kondisi wilayahnya berbeda dengan daerah lain.

“Kalau itu daerah 3T tentu tidak bisa atau kurang tepat kalau pelaksanaan MBG melalui mekanisme sebagaimana di daerah non-3T atau yang kondisinya ideal karena berkaitan dengan jumlah penerima manfaat maupun titik-titik sebarannya,” ujarnya.
Ia menuturkan, penerima manfaat di wilayah 3T umumnya tersebar dengan jarak yang berjauhan sehingga pemerintah perlu menyusun pola penyaluran yang lebih rinci dan sesuai kondisi lapangan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam program MBG.

“Mengenai MBG, kami minta waktu satu bulan lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan,” kata Zulhas usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Juli 2026.
Menurut Zulhas, hasil evaluasi tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Presiden untuk menjadi dasar penentuan kebijakan lanjutan terkait pelaksanaan MBG.

Selain mengevaluasi penyaluran di daerah 3T, pemerintah juga mengkaji kesiapan lokasi penerima manfaat serta ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Pemerintah Evaluasi MBG Sebulan Lagi, Mensesneg Ungkap Sasaran 3T Lebih Detail“