Kejari Tunjukkan Rp1,98 Miliar, Sitaan Kasus Tunjangan Perumahan DPRD Ponorogo

Lombokforum.com, PONOROGO — Kejaksaan Negeri Ponorogo menunjukkan uang tunai senilai Rp1,98 miliar yang merupakan hasil sitaan dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan anggota DPRD setempat, Selasa (11/8/2026).

Kepala Kejari Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, mengatakan penyitaan dilakukan dalam dua tahap. Awalnya tim penyidik lebih dulu menyita Rp748 juta, kemudian pada tahap kedua penyidik menyita Rp1,240 miliar.

“Total yang sudah kami lakukan penyitaan sebesar Rp1,988 miliar. Ini merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara dalam perkara tersebut,” kata Zulmar dalam konferensi pers.

Dia mengatakan nilai uang yang telah disita tersebut masih lebih rendah dibandingkan potensi kerugian negara yang sementara diperkirakan mencapai Rp3,6 miliar.

Namun, nilai kerugian negara belum bersifat final karena masih menunggu hasil penghitungan lembaga auditor.

“Kalau namanya potensi, bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Nanti angka fix-nya menunggu hasil audit,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Kejari Ponorogo masih membuka kemungkinan melakukan penyitaan tahap ketiga apabila hasil penyidikan dan penghitungan kerugian negara menunjukkan adanya aset atau dana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Zulmar menegaskan objek penyitaan tidak terbatas pada uang tunai. Aset yang diduga berasal dari dana tunjangan perumahan juga dapat disita apabila ditemukan keterkaitan dengan perkara, termasuk apabila dana tersebut telah diwujudkan dalam bentuk rumah.

“Kalau uangnya sudah diwujudkan dalam bentuk rumah, itu juga akan dilakukan penyitaan,” jelasnya.

Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus pemulihan kerugian negara.

Kejari Ponorogo juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk melakukan perbaikan tata kelola pemberian tunjangan perumahan DPRD.

Sementara itu, penyidikan dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo masih berlangsung.

Penyidik masih mendalami proses penetapan dan kenaikan besaran tunjangan serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat berdasarkan alat bukti yang ditemukan.