Lombokforum.com, BANTUL — Dinas Sosial Kabupaten Bantul akan melibatkan anggota TNI dan Polri untuk melakukan pendataan penerimaan bantuan sosial melalui aplikasi Perlinsos.
Dalam hal ini, aparat akan membantu masyarakat memperbarui data, termasuk mendampingi pengurusan dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kepala Dinsos Bantul, Sukrisna Dwi Susanta, mengatakan keterlibatan aparat kepolisian dan TNI direncanakan untuk mendukung proses pendataan masyarakat. Warga yang belum memiliki IKD juga akan dibantu dalam proses pengurusannya.
“Nanti aparat membantu mengecek dan aktivasi bagi warga yang belum punya IKD, jadi tahap awal mereka yang ditugaskan sudah urus IKD,” ujarnya, Selasa (20/10/2026).
Menurut Sukrisna, pendataan melalui Perlinsos diprioritaskan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.
Meski demikian, masyarakat di luar kelompok tersebut tetap dapat memanfaatkan aplikasi Perlinsos untuk memeriksa kesesuaian tingkat kesejahteraan mereka berdasarkan data pemerintah.
“Sampai sekarang jumlah data yang telah diinput melalui proses tersebut mencapai sekitar 4.500 data,” jelasnya.
Sukrisna menjelaskan pendataan melalui Perlinsos diharapkan memberikan gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih objektif. Informasi yang dihimpun nantinya dapat dicocokkan dengan data dari sejumlah instansi.
Instansi yang disebut mencakup Samsat, PLN, perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Lewat itu pemerintah dapat memeriksa sejumlah indikator kesejahteraan, mulai dari kepemilikan kendaraan, penggunaan listrik, simpanan di rekening bank, hingga aset tanah,” ungkapnya.
Menurut Sukrisna, informasi mengenai kepemilikan aset dan kondisi ekonomi dapat menjadi salah satu bahan untuk menilai tingkat kesejahteraan seseorang. Contohnya, kepemilikan simpanan bank dalam jumlah tertentu atau aset produktif dapat menjadi informasi yang muncul dalam sistem Perlinsos.
Penggunaan listrik juga dapat menjadi salah satu indikator yang berkaitan dengan pemberian subsidi. Melalui pencocokan data tersebut, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran kondisi masyarakat yang lebih akurat.
“Jadi semuanya nanti kelihatan dan basis data kesejahteraan jadi lebih akurat,” ujarnya.
Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dinsos Bantul, Jazim Ahmadi, mengatakan seluruh penerima bantuan sosial nantinya harus tercatat dalam sistem Perlinsos.
Bantul menjadi salah satu dari 258 kabupaten/kota di Indonesia yang akan menerapkan program tersebut. Namun, pelaksanaannya di Bantul saat ini masih berada pada tahap persiapan awal.
“Sekarang baru tahap awal, kami baru akan bentuk tim dan surat edaran pelaksanaan,” kata Jazim.
Pembentukan tim dan penerbitan surat edaran menjadi bagian dari persiapan sebelum pelaksanaan pendataan dilakukan lebih lanjut. Dalam proses tersebut, pendampingan kepada masyarakat, pemutakhiran data, serta pengurusan IKD menjadi bagian yang disiapkan.
Melalui Perlinsos, pemerintah berharap data kesejahteraan masyarakat dapat lebih akurat untuk mendukung proses pendataan penerima bantuan sosial.
Berita ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul Tentara dan Polisi Akan Dilibatkan dalam Pendataan Bansos Lewat Perlinsos di Bantul
Leave a Reply